ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MINUMAN KERAS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr)

penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum serta kemaslahatan yang dihasilkan dari keputusan hakim dalam konteks perceraian, khususnya pada Putusan No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr. dalam hal ini, gugatan cerai diterima oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan adanya konflik yang berkepanjangan serta ketidakmungkinan untuk memperbaiki ikatan dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi secara berulang ini sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan suami yang sering mengonsumsi alkohol, yang telah menjadi pemicu utama dalam perselisihan tersebut. Dengan demikian, analisis mendalam mengenai dasar hukum yang mendasari keputusan ini juga akan dilakukan, guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implikasi hukum dan sosial dari kasus ini.
Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Dalam konteks ini, Putusan No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr, yang berhubungan dengan perkara perceraian akibat konsumsi minuman keras, dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami berbagai aspek hukum yang terkandung dalam putusan tersebut, serta implikasi sosial yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil oleh hakim. Berdasarkan hasil studi ini, dijelaskan bahwa pertimbangan hukum dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam proses perceraian telah dirumuskan oleh hakim dalam Putusan No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam keputusan tersebut, alasan perceraian yang diajukan berlandaskan pada ketentuan Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam.
Ketentuan ini menyatakan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak terbukti terlibat dalam perzinaan, menjadi pecandu minuman keras atau narkoba, berjudi, atau terjebak dalam kebiasaan buruk yang sulit untuk diperbaiki. Selain itu, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 juga menggarisbawahi bahwa perceraian dapat dipertimbangkan jika terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri. Pandangan ini diperkuat dengan dalil-dalil fiqh yang menegaskan prinsip “kemudharatan harus dihilangkan sejauh mungkin” dan “menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.” Oleh karena itu, mempertahankan pernikahan dalam kondisi seperti ini dianggap tidak membawa manfaat (maslahat), dan dapat menimbulkan ketidakpastian serta kerugian (mudharat) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Maka, perceraian dipandang sebagai solusi terbaik dalam situasi ini.