TELAAH NORMATIF TERHADAP STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF DUALISME HUKUM: MAZHAB SYAFI’I DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Penelitian ini menelaah status anak luar nikah melalui pendekatan normatif dengan mengacu pada hukum Islam perspektif mazhab Syafi’i dan hukum positif Indonesia. Dalam pandangan mazhab Syafi’i, nasab anak luar nikah hanya dapat dikaitkan dengan ibu kandungnya, sehingga ayah biologis tidak memiliki kewajiban nafkah, hak waris, maupun perwalian terhadapnya. Sebaliknya, hukum positif Indonesia terutama pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan adanya hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara sah, misalnya melalui tes DNA atau alat bukti ilmiah lainnya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada studi literatur dan analisis hukum. Sumber data dapat dibagi dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian ini terdiri dari, Kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Sayyid Abdurrahman Ba’alawi (data utama hukum Islam mazhab Syafi’i). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010, yang memuat interpretasi hukum tentang pengakuan anak luar nikah terhadap ayah biologis.
Hasil daripada penelitian ini bahwa nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya dapat dihubungkan secara sah kepada ibunya. Sementara itu, hubungan dengan ayah biologis tidak diakui secara hukum syar'i, sehingga berimplikasi pada tidak adanya hak waris, tanggungan nafkah, maupun wewenang perwalian dari pihak ayah. Seperti yang dicatat dalam Bughyatul Mustarsyidin oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, seorang anak yang berasal dari perempuan yang hamil karena zina, meskipun kemudian dinikahi oleh pria yang terlibat dalam zina tersebut. Ketika seorang Muslim membawa kasus anak luar nikah ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan nasab dan hak sipil lainnya, mereka justru dihadapkan pada pilihan yang rumit, mengikuti aturan Hukum Islam atau Hukum Positif.