PERIZINAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI ONLINE DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA PUTUSAN UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15.P/HUM/2018 STUDI KASUS DI KABUPATEN GARUT

Pada masa modern saat ini, transportasi online ini merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Menyadari pentingnya ketersediaan layanan transportasi online yang sesuai dengan tingkat pelayanan yang nyaman, cepat, lancar, dan biaya yang murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan dan pengawasan dalam aspek hukum administrasi Negara pasca putusan uji materiil Mahkamah Agung RI, dan untuk mengetahui dampak yang timbul terhadap transportasi online pasca putusan uji materiil Mahkamah
Agung RI. Nomor 15. PHUM2018 Di Kabupaten Garut. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penilitian hukum yuridis Normatif penelitian mengkaji peraturan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum,jurnal,asas-hukum Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diambil kesimpulan mengenai pelaksanaan perizinan dan pengawasan transportasi online di Kabupaten Garut tidak dapat dilaksanakan, disebabkan karena regulasi yang mengatur dan mengawasi transportasi online sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, berdasarkan Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung RI. No : 15.P/HUM/2018. Sehingga perlindungan terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi online tidak dapat diberikan. Sebagai Negara hukum, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengaturan secara khusus yang mengatur tentang keberadaan transportasi online. Untuk menyeimbangkan keduanya diperlukan peningkatan keahlian dalam menyusun dan membentuk norma-norma peraturan perundang-undangan sesuai jenis dan tingkatanya, yakni perlu adanya sarana untuk peningkatan SDM bagi para perancang dan pembentuk peraturan perundang-undangan.