PERLINDUNGAN HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PADA KUD SUMBERREJO MPS SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN)

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan swasta di Kabupaten Pasuruan yaitu KUD Sumberrejo MPS Sukorejo. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa hal yaitu kedudukan penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja pada KUD Sumberrejo MPS Sukorejo dan tentang perlindungan hukum pekerja penyandang disabilitas yang ada di KUD Sumberrejo MPS Sukorejo agar hak-haknya terpenuhi.
Peneliti meneliti dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisa menggunakan teknik observasi, wawancara langsung dan adanya dokumutasi yang mendukung terkait penelitian ini yang obyek penelitian di KUD Sumberrejo MPS Sukorejo.
Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kesempatan kerja terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas pada KUD Sumberrejo adalah sama dengan orang yang dengan non disabilitas tanpa membeda-bedakan sebagaimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Terkait perlindungan hukum pemenuhan hak-hak terhadap pekerja penyandang disabilitas sebagai pemberi kerja yaitu KUD Sumberrejo MPS Sukorejo telah memberikan semaksimalnya dalam menerapkan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mengacu pada Pasal 67 ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan. Kemudian, Pasal 67 ayat (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.