PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI KOTA KUPANG- NUSA TENGGARA TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kota Kupang dalam upaya penanggulangan illegal fishing (Penangkapan Ikan Ilegal). Dimana keterlibatan pemerintah dalam hal ini dapat mempengaruhi pengurangan illegal fishing. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana dalam menangani illegal fishing (Penangkapan Ikan Ilegal) di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan deskriptif. Objek penelitian ini berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Perkampungan Nelayan Oesapa-Kupang. Subyek penelitian ini adalah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan serta nelayan di Kampung Nelayan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan validasi data dilakukan melalui triangulasi baik teknik pengumpulan data maupun sumber pengumpulan data itu sendiri. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan memverifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aktivitas penangkapan ikan ilegal. Hal ini memang dikenakan sanksi pidana. Namun bentuk hukuman yang dijatuhkan tidak secara langsung melainkan dengan memberikan peringatan dari negara yang peraturan wilayahnya dilanggar. Nelayan yang ditangkap akan diproses secara pidana di Australia, sehingga tidak dikenakan sanksi lagi ketika dipulangkan ke Indonesia. (2) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah seperti selalu melakukan sosialisasi, memberikan pekerjaan alternatif, bahkan membentuk POKMASWAS (Kelompok Pengawas Masyarakat) di setiap daerah tentunya sangat membantu dalam hal memberikan laporan dan informasi kepada pemerintah sehingga pada akhirnya 5 tahun kegiatan ini sudah mulai berkurang.