KEMBALINYA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA

Skripsi ini mendiskusikan fenomena kembalinya kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan penelitian normatif terhadap perubahan regulasi pasca-amandemen UUD 1945 yang memengaruhi peran MK dalam menangani sengketa Pilkada. Pertama, skripsi ini mengeksplorasi penyelesaian perselisihan hasil Pilkada sebelum MK mendapatkan kembali kewenangannya, dengan merinci dinamika hukum pasca-amandemen. Kedua, skripsi mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul terkait dengan kembalinya kewenangan MK dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan merinci perkembangan regulasi dan keputusan MK terkait penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Temuan dari skripsi ini memberikan pemahaman bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang konstitusional terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.