PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi partai politik dalam tindak pidana korusi dengan menggunakan perspektif hukum progresif. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan kepustakaan, yaitu suatu penelitian hukum diterapkan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: pertama, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: pertama, beberapa kasus yang melibatkan anggota atau pengurus partai politik dalam tindak pidana korupsi, di mana hasil dari korupsi tersebut mengalir kepada partai politik, namun belum ada satupun partai politik yang dikenakan pertanggungjawaban pidana. Penafsiran Hukum Progresif dapat dijadikan alat untuk melakukan penemuan hukum (rechtvinding) terhadap kebuntuan penafsiran partai politik sebagai korporasi dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana partai politik pada tindak pidana korupsi
Kedua, yang perlu disoroti agar partai politik sebagai korporasi dapat memiliki beban pertanggungjawaban, maka penegak hukum juga harus memperhatikan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi yang dapat dijadikan indicator untuk menilai bahwa tindak pidana korupsi oleh partai politik sebagai korporasi.
Kegtiga, ancaman hukuman yang relevan dengan partai politik agar dapat memberikan efek jera adalah dengan menerapkan pidana denda dan menafsirkan pidana tambahan berupa pencabutan atau pengurangan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh partai politik.