PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA DALAM HAL TERJADI PERGANTIAN PERUSAHAAN ALIH DAYA

Peneliti ini membahas tentang perlindungaan hukum pekerja alih daya dalam hal terjadi pergantiaan perusahaan alih daya. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja belum juga menjamin terjadinya kesetaraan kedudukan antara pekerja alih daya dengan pengusahaan alih daya maupun perusahaan pengguna jasa alih daya. Justru perubahan yang terjadi bukan pada penguatan melainkan semakin melemahkan perlindungan hukum pekerja alih daya. Bahwa UU Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021 mengubah dan menghilangkan konsep serta sistem alih daya Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, sehingga skema yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dengan sistem TUPE. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dengan menganalisis subtansi peraturan perundang-undangan terhadap materi permasalahan.
Hasil penelitian Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, Pemerintah menyatakan tidak ada perlindungan hukum bagi pekerja atau pekerja alih daya. Mengenai pengaturan sistem alih daya atau outsourcing sebelumnya diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UUK dimana Pasal 64 dan Pasal 65 UU Hak Cipta Kerja. Bahwa dalam hal Perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjiajian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka perjanjian tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam hal terjadi pergantian Perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaanya masih ada, perlindungan hukum tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya, akan tetapi bentuk tanggung jawab Perusahaan alih daya tidak dijelaskan secara spesifik dalam aturan hukum tersebut sehingga posisi pekerja menjadi lemah dan kurang terlindungi haknya.