TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds)

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi fokus pembahasan dalam hukum di Indonesia. Aturan hukum tentang pemidanaan anak pelaku pencurian dengan kekerasan terdapat di Pasal 365 Ayat (4) KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Terkait perlindungan hukum anak yang menjadi pelaku berupa mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan pidana hingga menjalani pidana, hal itu terdapat di UU No. 11 Tahun 12 tentang SPPA berupa asas-asas SPPA dan keadilan restoratif dalam bentuk Diversi, UU No. 34 Tahun 2014 tetang Perlindungan Anak berupa jamianan hak-hak dan perlindungan anak pelaku dalam proses peradilan, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berupa jaminan hak-hak dan kewajiban anak dalam menjalani pidana, dan PP No. 78 Tahun 2021 tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berupa bentuk-bentuk upaya perlindungan khusus bagi anak.
Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan dengan menggunakan kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pokok kajian dalam pendekatan kasus ini adalah alasan-alasan hukum atau pertimbangan hakim pengadilan untuk sampai pada putusannya (ratio decidendi atau reasoning).
Berdasarkan analisis penulis dalam pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan sanksi hukum terhadap anak, bahwa hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Tetapi secara hukum, sanksi hukum yang dipilih atau dijatuhkan Hakim dalam putusan ini adalah pidana penjara, padahal pidana penjara adalah ditempatkan pada posisi atau pilihan yang tidak menjadi prioritas atau sebagai pilihan terakhir hukuman bagi anak. menurut penulis sanksi hukum pidana penjara sangat tidak tepat dan terlalu berat bagi anak. bahwa Hakim juga dapat menerapkan keadilan restoratif sebagai konsep nilai yang dapat menerapkan sanksi hukum pidana dengan syarat atau sanksi tindakan dan bukan keadilan restoratif sebagai konsep proses serta keadilan restoratif dalam bentuk diversi yang tidak dapat dilakukan. Bahwa berdasarkan sanksi pidana penjara hakim tidak asas-asas sistem peradilan pidana yang berupa asas kepentingan terbaik, asas tumbuh kembang anak dan asas keberlangsungan hidup, dan penghindaran pembalasan.