Tinjauan Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, ada bagian “……negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia……” Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali termasuk Masyarakat hukum Adat, harus menjadi acuan utama ketika pemerintah berbicara tentang tanggung jawab negara. Secara sederhana dapat diartikan negara Indonesia tidak akan membeda-bedakan individu atau kelompok orang dalam menjalankan tugasnya.
Ada banyak ketentuan yang menyinggung mengenai masyarakat hukum adat. Namun, tampak dari ketentuan yang ada tentang pengakuan masyarakat adat telah gagal untuk memperhitungkan dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus kriminalisasi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya serta karena aturan yang ada belum diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih spesifik mengenai pengakuan masyarakat hukum adat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan masyarakat adat dalam sistem hukum di indonesia. Dan Menganalisis ruang lingkup pengakuan masyarakat adat Alor dalam Peraturan Pemerintah Daerah Alor No. 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan Dan Kelembagaan Masyarakat Adat Alor.
Dari penelitian yang dilakukan terdapat dua hal yang menyebabkan susahnya masyarakat hukum adat mendapatkan kedudukan, yaitu karena perundang-undang yang ada belum ada serta banyaknya istilah yang digunakan untuk menyebutkan masyarakat hukum adat menyebabkan multitafsir dalam pemaknaan lalu dalam hal menganalisis ruang lingkup pengakuan dan kelembagaan adat kurang adanya pasal-pasal yang menyebutkan mengenai hak-hak masyarakat adat, serta belum didefinisikan masyarakat adat dalam lingkup peraturan daerah ini.