Perkara pidana bagi pelaku KDRT dalam proses sidang perceraian di Pengadilan Agama

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmahs berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini disertai dasar dari norma-norma hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang RI,dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi perkawinan juga mengandung aspek-aspek lainnya seperti agama,biologis, sosial, dan adat istiadat. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah kekerasan “khususnya dalam rumah tangga” merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaannya, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan, seperti bentuk kekerasan fisik, spikis, mental dan psikologis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan dan dasar dari Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam proses sidang cerai di Pengadilan Agama.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu data sekunder yang terdiri dari sumber kepustakaan. Sumber yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa terdapat perbedaan pendapat dari pandangan beberapa buku yang peneliti temukan. Yaitu yang pertama dengan hasil penelitian bahwa pelaku kekerasan mendapat pendekatan Restoratif Justice dengan cara memberikan kompensasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga atau bagi pelaku
mendapatkan hukuman diyat dalam Hukum Islam, yang kedua pelaku perkara kekerasan dalam rumah tangga dilimpahkan ke Pengadilan Negri karena Pengadilan Agama hanya memproses perkara perdata. adanya kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan perceraian, akan tetapi putusan dari Pengadilan Negri dengan masalah pidananya bisa dijadikan alasan untuk perceraian.