ANALISIS DISKURSUS KRITIS TERHADAP NASKAH HASIL BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR NU KE 34 TENTANG PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH NEGARA

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Lampung dalam forum bahtsul masail menghasilkan sebuah hasil teks bahtsul masail mengenai perampasan tanah rakyat oleh negara. Hasil teks tersebut menunjukkan bahwa perampasan tanah rakyat oleh negara hukumnya adalah haram. Pembahasan ini menjadi menarik karena berangkat dari ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi selama puluhan tahun di Indonesia. Selain itu, pembahasan ini berangkat dari konflik-konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan negara.

Ketimpangan yang terjadi dijelaskan secara mendalam dari berbagai sudut pandang dan keadaan yang terjadi sebenarnya. Ketimpangan itulah yang dikemudian digambarkan secara sosio kultural dan kebijakan yang diterapkannya. Sebuah kebijakan dilihat dari maksud dan tujuannya, apakah tujuan untuk membela hak rakyat atau sebaliknya. Kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil keagamaan atau narasi teks yang memiliki konteks yang berbeda dengan memberikan interpretasi yang membela hak rakyat atas tanah.

Riset ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis wacana kritis Norman Fairclough pada teks bahtsul masail tentang perampasan tanah rakyat oleh negara.

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Wacana merupakan cara mempresentasikan makna yang terkandung dalam sebuah teks. Analisis wacana merupakan suatu analisis yang membongkar makna atau pesan yang tersembunyi dibalik teks. Menurut Norman Fairclough, analisis wacana kritis harus memperhatikan tiga dimensinya: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Selain itu, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif.

Dengan demikian, skripsi ini menyimpulkan bahwa pembahasan agraria dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung kembali menegaskan bahwa NU memiliki
perlindungan yang kuat atas kepemilikan tanah. Sekaligus memberikan rekomendasi pengelolaan tanah yang menguntungkan untuk rakyat.