Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan kompilasi Hukum Islam

Wali Mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya, sifat dari haknya seorang wali ini memilki paksaan dan wajib tanpa ada izin dari perwaliannya. Dalam ranah kajian pandangan empat madzhab tentang konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan dan kedudukan wali mujbir terdapat beberapa perbedaan baik dalam konteks hukum syariat islam maupun dalam hukum islam di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif madzhab Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif yaitu mendeskripsikan konsep hak Ijbar wali dalam pernikahan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menurut madzhab Imam Syafi’i, yaitu Syaikh Al-Bajuri dalam Hasyiyah Al-Bajuri dan Syeikh Sayyid Muhammad Syatha dalam Hasyiyah I’anah At-thalibin menjelaskan hal yang sama bahwa hak ijbar wali itu diperbolehkan untuk perempuan gadis atau istri yang belum pernah di gauli oleh suaminya, dan untuk janda tidak diperbolehkan terkecuali atas persetujuan dirinya. Perbedaan dari pandangan kedua ulama tersebut terdapat pada syarat nya, yaitu harus menggunakan mahar mitsil dan harus se-kufu, dengan artian setara dalam berbagai hal termasuk dari nasab-nya. Dalam KHI, hak ijbar wali memang tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa ijbar pernikahan menurut hukum di Indonesia itu sebaiknya tidak untuk dilakukan.