PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.)

Nama Din Birul Maulidi, NIM 2015003, judul skripsi: “PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr).) program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta 2023.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dengan merinci hasil dari Perkara Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr. Selain hal tersebut, tujuan dari penelitian ini juga melibatkan upaya pemahaman terhadap cara atau metode bagaimana hakim membuat pertimbangan dalam kasus tersebut dan juga dipengaruhi oleh analisis hukum. Penggugat meminta gugatan cerai dalam putusan kasus dengan Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr, dan hakim mengabulkannya, mencatat argumen yang sedang berlangsung dan tidak ada prospek hidup bersama secara damai di masa depan karena perselisihan tersebut akibat perselingkuhan.
Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, dimana data sekunder dikaji sebagai bahan penelitian primer. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr, yang membahas kasus perceraian termasuk perselihkuhan, berfungsi sebagai sumber utama untuk penelitian ini, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitiannya.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran hakim dalam kasus Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr. Memperhitungkan justifikasi perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, alasan perceraian dalam putusan ini adalah pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a) “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, kemudian dihubungkan juga dengan dalil ushul fiqih: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan” maka dari itu perselingkuhan menjadi penyebab perceraian. Hakim Pengadilan Agama Bogor, mengklaim. Mengatakan dalam hukum Indonesia lebih lanjut menjelaskan bahwa sementara perzinahan adalah salah satu faktor yang menyebabkan pembubaran keluarga, itu tidak secara khusus ditangani oleh hukum dan peraturan. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama, situasi yang melibatkan perzinahan biasanya diangkat sebagai contoh perselisihan yang sedang berlangsung, Hakim mengacu pada ketidaksepakatan yang sedang berlangsung saat membahas masalah yang berkaitan dengan perselingkuhan. Ini akan menjadi tantangan bagi pengadilan untuk menentukan apakah kasus perselingkuhan memenuhi syarat untuk perceraian karena undang-undang tidak mengatur subjek.