Isbat nikah contensius perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta barat Kelas 1.A

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Hakim serta pandangan Hakim dalam memutus perkara isbat nikah terhadap perkara contensious yang terjadi sebelum maupun sesudah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau survei (field research). Adapun sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data(display) dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan isbat nikah terhadap perkara contensious sangat diperlukan karena dampak penetapan perkara isbat nikah contensious sangat positif untuk masyarakat pada umumnya dan dasar Hukum Hakim Peradilan Agama Jakarta Barat dalam memutus perkara isbat nikah contensious adalah: (1) Peraturan Perundang-Undangan { (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam UU memuat beberapa ketentuan tentang Hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia, (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang perkawinan tersebut, (c) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU ini, (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf }, (2) Kompilasi Hukum Islam atau KHI, (3) Yurisprudensi, (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan (5) Doktrin atau Temuan Ilmu Hukum Terbaru.

Kendala Peneliti selama pelaksanaan penelitian adalah sulitnya mencari sumber dan informasi dalam bentuk buku tentang isbat nikah contensious karena belum banyak para ilmuan yang menulis dalam bentuk buku