Akibat hukum dari pernikahan tanpa akta nikah (Studi kasus di Desa Jaya Bakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi)

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974, pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu Bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan merupakan prosesi sakral yang memerlukan perlindungan hukum, di dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang di lakukan di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus keluarga yang pernikahannya tidak mempunyai akta nikah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah Tiga keluarga di Kampung Galian Desa Jayabakti