Faktor dan akibat hukum nikah di bawah tangan (Studi kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang faktor dan akibat hukum nikah di bawah tangan (Studi Kasus di Desa Mekarsari Cikandang Kecamatan Rumpin) hal ini di latarbelakangi masih adanya praktek nikah di bawah tangan dalam artian lain nikah hanya berdasarkan rukun syarat menurut agama saja akan tetapi tidak di catatkan di KUA seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: (1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan di Desa Mekarsari Cikandang Kecamatan Rumpin. (2) Bagaimanakah akibat hukum dari nikah di bawah tangan di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin. Permasalahan ini dikaji melalui paradigama alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatanya yakni kualitatif. Adapaun sumber datanya adalah data primer, dan skunde. Metode pengumpulan data menggunakan obsevasi, wawancara sedangkan metode analisis datanya adalah editing, classifying, verifying analilyzingn dan cocluding.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan faktor nikah di bawah tangan di desa Mekarsari ini yakni suami ingin berpoligami atau ingin mempunyai istri lebih dari satu namun istri tidak memberi ijin, hamil di luar nikah, faktor ekonomi, belum cukup umur ketika mau melaksanakan nikah, menganggap catatan nikah tidak penting.

Akibat hukum nikah di bawah tangan tidak dianggap sah di mata hukum maka istri tidak dapat menuntut jika dikemudian hari terjadi perselisihan. Istri tidak berhak atau tidak mendapatkan atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi. Istri mengalami penelantaran atau di tinggal serta mengalami kekerasan.

Pernikahan di bawah tangan juga berdampak kepada anak. Yakni, Susah mendapatkan akte kelahiran bahkan ada yang tidak bisa mendapatkan akte kelahiran. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara baik itu terkait bantuan pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan. Adanya kemungkinan sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya.