pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat rukun nikah berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (analisis putusan hakim nomor 1646/Pdt.G/2013/PA.Tng)

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tujuan dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam memutus pembatalan perkawinan dan Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap putusan pengadilan nomor 1646/Pdt.G/2013/PA.Tng.

Didalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan sifat penelitian analisis putusan hakim Pengadilan Agama Tangerang nomor 1646/Pdt.G/2013/PA.Tng dengan desain penelitian kualitatif di perpustakaan DKI Jakarta dan Sekitarnya. sedangkan jenis data dalam skripsi ini menggunakan jenis data skunder yaitu putusan hakim Pengadilan Agma Tangerang nomor 1646/Pdt.G/2013/PA.Tng dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) yaitu menggunakan analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam memutus pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya pada perkara nomor 1646/Pdt.G/2013/PA.Tng.

Penelitian mengemukakan dan menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam memutus perkara pembatalan perkawinan nomor 1646/Pdt.G/2013/PA.Tng yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan dan akibat hukumnya yaitu diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan serta pihak yang dibatalkan perkawinannya tersebut berkewajiban untuk tetap menafkahi bekas istrinya selama masa iddahnya.

Saran dalam skripsi ini yaitu dalam melaksanakan perkawinan kedua mempelai harus memperhatikan rukun dan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan adalah suatu yang sangat sakral dan pihak penegak hukum belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, maka seharusnya penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan