LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI TENAGA KERJA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Penelitian ini membahas tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, khususnya mengenai larangan rangkap jabatan bagi TKA. Ketentuan tentang penggunaan TKA diatur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengizinkan TKA bekerja di Indonesia untuk mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi yang tidak diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. Namun, larangan rangkap jabatan TKA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan terhadap materi permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam dua peraturan tersebut, karena tidak diaturnya sanksi bagi TKA yang melakukan rangkap jabatan dan bagi perusahaan pemberi kerja kedua yang mempekerjakan TKA tanpa izin dari pemberi kerja pertama.

Implikasi dari ketidakadanya sanksi tersebut adalah TKA yang melakukan rangkap jabatan tanpa izin akan merugikan pemberi kerja, karena TKA akan fokus pada jabatan kedua tanpa memprioritaskan tugas di perusahaan pertama. Sebagai akibatnya, pemberi kerja berhak untuk menuntut TKA yang melakukan rangkap jabatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau Pengadilan Umum (Perdata) dengan gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).