Tindakan Pemerintah Terhadap Kewajiban Penyusunan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang No.18 Tahun 2017

Tugas Akhir ini membahas tentang “Tindakan Pemerintah Terhadap Kewajiban Penyusunan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang No.18 Tahun 2017” dalam bentuk Legal Memorandum. Dimana Pemerintah dalam membuat dan menerbitkan Peraturan Pemerintah dari UU No.18 Tahun 2017 telah melebihi batas waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pertanyaan hukum yang timbul yaitu (1) apakah sikap pemerintah yang melebihi waktu dalam menerbitkan PP tersebut merupakan suatu tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan? (2) Apakah sikap pemerintah yang melebihi waktu dalam menerbitkan PP tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum Administrasi Negara? Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif, dimana dalam mencari bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah ditemukannya rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk dijadikan pertimbangan bagi pembaca dan masyarakat Indonesia, terlebih mereka yang merasa mendapatkan kerugian atas tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Hasil dari analisis Legal Memorandum ini menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah tersebut merupakan fungsi administratif pemerintahan dan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Adapun rekomendasi yang dianjurkan, warga negara yang merasa dirugikan atas perbuatan pemerintah ini dapat melakukan tindakan Represif terhadap tindakan pemerintah dari UU No.18 Tahun 2017, warga negara tersebut dapat menggugat Presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang berwenang menurut undang-undang setelah melakukan upaya administratif.