ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr)

Perkembangan transaksi elektronik pinjaman online, faktanya menimbulkan permasalahan yang sampai pada lahirnya perbuatan-perbuatan yang masuk kategori tindak pidana hal ini bermula dari permasalahan utama tidak terdaftarnya platfrom-platfrom pinjol yang berakibat pada minimnya atau kurangnya perlindungan hukum bagi peminjam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman online di Indonesia, Bagaimana penyelesaian hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman online di Indoesia (Studi putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Tipe Penelitian Hukum Normatif atau biasa disebut dengan Pendekatan Kepustakaan yaitu Tipe Penelitian yang menggunakan studi Pendekatan kepustakaan dan pendekatan konseptual. Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan pendekatan konseptual yang dimaksud adalah analisis yuridis yang berkaitan dengan pinjaman online.

Pengaturan pinjaman online menjadi krusial mengingat keberadaannya di Indonesia mengalami perkembangan karena menawarkan berbagai kemudahan dalam pencairan dana. Walaupun pengaturan dan pengawasan telah dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun belum semua perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan tersebut, Permasalahan tidak terdaftar atau illegal ternyata bukan urusan administratif semata tetapi lebih jauh dari itu menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang pada akhirnya merugikan pihak pengguna jasa layanan.