PEREMPUAN PEMBELA HAM DALAM PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: TELAAH KRITIS PASAL 27 AYAT (3) JUNTO PASAL 45 UU IT

Peran Perempuan Pembela HAM atau PPHAM dalam melakukan kerja-kerja pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan mengemban tugas ganda yang tidak mudah. Satu sisi, PPHAM mempunyai tugas moril untuk melindungi korban, memberikan upaya pemulihan terhadap dampak psikis maupun traumatis, hingga berupaya atau membantu korban mencari keadilan. Lain sisi, PPHAM dihadapkan oleh potensi ancaman kekerasan berlapis yang bersumber dari pelaku atau jaringan pembela pelaku yang tujuannya antara lain; pembungkaman terhadap korban, tidak meneruskan kasus korban ke jalur peradilan, hingga memberikan efek jera terhadap korban maupun kepada PPHAM dengan beragam cara. Pada lapis lain, PPHAM juga harus menghadapi tantangan stereotype kultur patriarkhi yang begitu kuat. Atribusi gender PPHAM teramat rentan terhadap serangan, ancaman atau beragam bentuk kekerasan seperti; fisik, psikis, verbal, seksual, viktimisasi, persekusi, kriminalisasi, hingga defamasi atau tudingan pencemaran nama baik. Dalam beberapa kasus, serangan para pelaku kekerasan juga menyasar keluarga, kerabat, sahabat dekat PPHAM ketika mendampingi sebuah kasus atau menyuarakan kasus kekerasan terhadap perempuan. Situasi itu diperburuk oleh literasi dan kesadaran aparat penegak hukum (APH) untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban sebagai hak setiap warga negara. Oleh sebab itu, kasus kekerasan terhadap perempuan kerap berujung buntu di peradilan.

Serangan berbentuk defamasi terhadap PPHAM dalam hal menggunakan delik pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 UU ITE merupakan fokus studi yang penulis sajikan dalam skripsi ini. Seperti diketahui, UU ITE No.11 Tahun 2008 yang direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 oleh banyak pihak terdapat sejumlah pasal bermasalah. Satu di antaranya pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Masalahnya adalah, tafsir atau intrepretasi terhadap muatan pasal tersebut yang dalam banyak kasus justru merugikan pihak korban kekerasan atau menjadi celah viktimisasi untuk menguatkan posisi pelaku sebagai pihak yang tidak bersalah. Atau dalam pemaknaan lain, melalui sangkaan defamasi itu, pelaku mempunyai ruang untuk mengaburkan tindakannya (perbuatannya) yang sebenarnya mempunyai konsekuensi hukum terhadap korban. Kajian mengenai UU ITE yang problematis telah dilakukan oleh banyak pihak dari banyak aspek, selain beberapa kali juga disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi, belum banyak yang mengulas dari sisi konsekuensi yang harus ditanggung akibat pasal 27 ayat 3 UU ITE atau dampak yang muncul dari beleid tersebut terhadap masa depan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk keamanan PPHAM ketika melakukan kerja-kerja pendampingan.

Studi ini juga menyertakan analisa hukum yang disertai oleh pendekatan hukum dan solusi konstruktif yang harapannya dapat memberikan perspektif alternatif sekaligus solusi konstruktif agar kehadiran beleid tersebut tidak melemahkan perjuangan PPHAM yang justru memerlukan penguatan dan dukungan.