TINDAKAN ADMINISTRATIF PEMERINTAH TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL (Study Kasus di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)

Skripsi ini membahas tentang tindakan administratif pemerintah terhadap pelaku pertambangan pasir illegal study kasus di kecamatan pasirian kabupaten lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku pertambangan pasir illegal.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dimana penelitian ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Adapun sumber data penelitian data primer yaitu hasil wawancara dengan responden yakni pemerintah dan pelaku usaha pertambangan di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Data sekunder antara lain berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, undang-undang, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Tindakan administratif yang dilakukan pemerintah kabupaten lumajang
untuk mencegah dan mengatasi pelaku pertambangan pasir illegal sangat efektif. Dikarenakan persentase pelaku pertambangan illegal di kabupaten lumajang telah menurun sejak di lakukannya Tindakan administratif tersebut. Yakni dari 30% pelaku pertambangan illegal menurun menjadi 5% pelaku pertambangan illegal baik itu dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan. (2) mekanisme pemberian sanksi administratif di kabupaten lumajang dimulai dari pemerintah memberikan teguran tertulis kepada pelaku pertambangan pasir illegal, apabila tiga kali berturut-turut tidak ada tanggapan dari pihak penambang illegal maka pemerintah kabupaten lumajang yakni Bupati akan memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha pertambangan pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral setelahnya kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mensurvei atas rekomendasi bupati dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka izin usaha pertambangan akan dicabut. Adapun rekomendasi dari peneliti adalah lebih memaksimalkan langkah pencegahan dan pemberantasan pelaku penambangan pasir illegal dengan tindakan administratif agar bisa meminimalisir pertambangan pasir illegal yang terjadi di kabupaten lumajang dan untuk para penambang agar lebih tertib lagi dalam menjalankan kegiatan pertambangannya.