KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Secara Konstitusional setiap warga mempunyai hak keperdataan yang harus dijamin dan dilindungi. Tidak semua anak lahir bernasib baik. Ada anak dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah disebut anak sah. Sementara, disebut anak diluar kawin yaitu anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga dalam penelitian ini menganalisis Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa Hkum Positif lainya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, melakukan studi pustakaan yakni penelitian bahan pustaka atau data skunder dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek�aspek permasalahan, mengambil data, meneliti dan mengkaji literature yang berkaitan dengan permasalahan yang sednag diteliti, pendapat para ahli dalam buku-buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa :

1. Ada perbedaan kedudukan terhadap anak di luar kawin antara Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang Perkawinan anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dala Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin terbagi dua yaitu anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak di akui. Apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh bapak dan/atau ibu yang memebnihkanya, maka kedudukan anak luar kawin tersebut sama dengan anak sah.

2. Perlindungan hukum anak diluar kawin yang telah diatur oleh hukum positif masih banyak hak dan kewajiban yang belum terpenuhi dengan semestinya. Sehingga masih terlihat kekurangan dalam perlindungan anak diluar kawin. Hendaknya Negara lebih memperhatikan perlindungan atas anak diluar perkawinan.