PELAKSANAAN GADAI SAHAM DENGAN WARKAT DALAM PERJANJIAN KREDIT

Penyusunan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketiadaan pembaharuan pengaturan gadai pada umumnya, ketiadaan sistem pengecekan dan pendaftaran gadai saham warkat secara khusus, serta proses eksekusi terhadap gadai saham yang penuh ketidakpastian. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai saham warkat di Indonesia dan bagaimana upaya menjamin kepastian hukum dalam eksekusi gadai saham warkat dalam hal debitur wanprestasi. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum normatif terhadap pelaksanaan gadai saham warkat sebagai jaminan kredit di perbankan dan menganalisis bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi gadai saham warkat dalam hal debitur wanprestasi.

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang kemudian dapat disimpulkan: 1. Dalam pelaksanaannya, gadai saham warkat dilakukan seperti gadai pada umumnya. Yang pengaturannya dapat dijumpai dalam ketentuan umum KUHPerdata Buku III Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 UUPT. Yang menjadi permasalahannya adalah tidak terdapatnya pengaturan terkait pengecekan dan pendaftaran gadai saham yang kredibel dan mudah diakses, serta absennya sistem pencatatan gadai secara publik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM). Maka dari itu, daya tarik gadai saham PT tertutup masih jauh tertinggal, karena rendahnya kredibilitas atas saham yang dijadikan sebagai jaminan. 2. Eksekusi gadai saham warkat dapat ditegakkan melalui parate eksekusi (Pasal 1155 KUHPerdata), atau melalui perantara pengadilan (Pasal 1156 KUHPerdata) dan juga harus memperhatikan Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 UUPT terkait peralihan hak pemegang saham. Akan tetapi terdapat kesukaran untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait eksekusi gadai saham, hal tersebut disebabkan karena ketentuan eksekusi gadai masih tetap mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPerdata yang mana ketentuan tersebut tidak sistematis, fleksibel dan bahkan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya