TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI BERDASARKANUNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Teknologi memediasi hubungan antara negara dan warga negara. Di Indonesia, pelanggaran penggunaan data pribadi sering terjadi.Perlindungan hukum adalah memberikan subjek hukum, yaitu hak seseorang atau badan hukum yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya guna memperoleh kepastian, keadilan, dan kepentingan yang sah. hukum harus diwujudkan sebagai aturan main dari hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model kebijakan pemerintah untuk perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia. Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam pengelolaan data pribadi seseorang yang dilakukan penyelenggara sistem elektronik . Teori perlindungan hukum dan Perizinan digunakan sebagai bahan kajian ini .

Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melaui kaijan perundang-undangan (statute approach) dan kajian sejarah perkembangan perlindungan data pribadi di Indonesia dan luar negeri (historical approach). Hasil penelitian berupa model kebijakan pengaturan perlindungan data pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik dan penegakan atau penyelesaian melalui sarana hukum yang berlaku apabila terjadi kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.

Peneliti menemukan (1) beberapa perusahaan lokal Indonesia sama sekali tidak mengadopsi kebijakan perlindungan data pribadi dalam kebijakan internal mereka. Kurangnya undang-undang perlindungan data pribadi adalah alasan utama ketidakpatuhan mereka terhadap aturan perlindungan data, serta kurangnya pemahaman perusahaan tentang privasi dan konsep perlindungan data konsumen. (2). Terdapat ketidaktahuan bagaimana cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi kasus kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi

Penelitian ini menyimpulkan hingga saat ini Indonesia belum secara khusus mengatur kebijakan atau peraturan perlindungan data pribadi yang masih diatur tersendiri dalam beberapa peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perlu dirumuskan suatu undang-undang yang komprehensif, jelas, dan kuat terkait penyalahgunaan data pribadi.