PROBLEM PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK LAUT MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi Kasus : Masyarakat Hukum Adat Di Halmahera Selatan)

Isu tentang hak ulayat laut masyarakat hukum adat mungkin merupakan hal yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Sebab sebagian Masyarakat Indonesia hanya memahami bahwa wilayah pengakuan Masyarakat Hukum adat bertumpu pada wilayah daratan semata. Namun faktanya, banyak Masyarakah Hukum Adat yang mengelola perairan maupun lautnya dengan cara adatnya sendiri. Sebab antara Masyarakat Adat yang mendiami wilayah Pesisir tidak akan dapat dipisahkan dengan Laut dan Pantainya yang merupakan bagian dari kehidupan Masyarakat Adat Pesisir. Dilain sisi, pemanfaatan wilayah laut dan pengelolaan lingkungan, Masyarakat Hukum adat dipandang lebih arif daripada masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan penelitian menggunakan Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui kajian perundang-undangan (statute approach) dan kajian sejarah (historical approach). Dari hasil penelitian peneliti menemukan bahwa, kian hari eksistensi masyarakat Hukum adat semakin menghilang, menghilangnya eksistensi masyarakat hukum adat ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Dan salah satu faktornya adalah minimnya pengetahuan masyarakat adat soal hak dan Hukum adat yang mereka lakukan. Untuk wilayah Halmahera Selatan sendiri, sampai saat ini pengakuan akan Hak ulayat laut masyarakat adat Halmahera Selatan belum diregister dan diakui secara hukum, sehingga pengakuan hak ulayat laut bagi masyarakat adat Halmahera Selatan belum memiliki legalitasnya, walaupun dalam beberapa hal terkait dengan penerapan dan budaya hukum adat Halmahera Selatan masih tetap dipertahankan.