TINJAUAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

UUD 1945 yang mengatur tentang segala bentuk dasar dari kewenangan, telah mengalami Amandemen selama empat kali, yaitu dari tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Kewenangan pembentukan Undang-Undang sebelum diamandemennya UUD 1945 berada pada kekuasaan Presiden. Presiden memiliki hak kuasa penuh dalam legislasi, yang seharusnya memiliki peran sebagai pihak yudikatif.

Ketika kekuasaan legislatif dan yudikatif berada pada satu orang atau satu lembaga, maka akan menghasilkan kekuasaan yang otoriter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum amandemen, kekuasaan pembentukan undang�undang mutlak berada di tangan presiden dan cenderung menggunakan kewenangan pembentukan undang-undang untuk memperkuat lingkaran kekuasaannya. Setelah diamandemen, kekuasaan mutlak dalam kewenangan pembentukan undang-undang beralih ke tangan DPR. Hal itu membuat tatanan kenegaraan dan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang signifikan.