HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA PASAL 35 AYAT 1

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, saat ini membawa sejumlah perubahan begitu besar salah satunya mengenai dengan pengaturan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintahan pusat. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak mempunyai kepastian hukum yang tepat, dan terdapat disharmonisasi antara sesama undang-undang yang mana menimbulkan kerancuan terhadap kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (pasal 35 ayat 1) menuangkan terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), namun tidak terkodifikasikan secara detail beda dengan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam Undang-Undang lama terkodifikasi sangat jelas dan detail peruntukan serta perolehan penerbitan izin usaha dikeluarkannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, telah menarik kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan seluruhnya oleh pemerintah pusat yang menimbulkan kewenangan ruang gerak pemerintahan daerah tidak mempunyai tempat atas pengawasan serta pengelolaan dalam ranah sumber daya alam, di sisi lain pula telah mengabaikan semangat otonomi daerah yang telah terkodifikasi dalam amanatPasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.

Penarikan atas penerbitan izin usaha pertambangan seluruhnya oleh pemerintahan pusat dapat dimungkinkan adanya indikasi-indikasi yang menjadikan perilaku negative terhadap pemerintah pusat atau abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) di ranah pertambangan batubara khususnya. Dikarenakan ruang pemerintahan pusat semakin lebar, namun demikian sebaliknya dengan ruang gerak pemerintahan daerah yang tidak lagi mendapat kewenangan atas penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tersebut. Dengan adanya indikasi-indikasi tersebut dapat dimungkinkan semakin besarnya ruang gerak pemerintah pusat maka semakin besar pula kewenangan-kewenangan yang dapat memungkinkan disalahgunakan.

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan adanya sebuah factor yang menyebabkan dimungkinkannya perilaku negative pemerintahan pusat dalam ranah Pertambangan Mineral Dan Batubara, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan asas-asas, dan pendekatan historis/sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perilaku negatif atau memungkinkan adanya abuse of power, dikarenakan penghentian kewenangan terhadap ruang gerak pemerintahan daerah atas penerbitan izin usaha pertambangan(IUP), kemudian adanya disharmonisasi antara Undang-Undang baru dengan Undang-Undang yang lama. Yang mana Undang-Undang baru ini tidak menengok terhadap semangat Otonomi Daerah, penyelesaian peraturan ini menggunakan asas Lex Posterior Derogate Lagi Priori (Undang-Undang yang lebih baru mengalahkan Undang-Undang yang lebih lama