PROBLEMATIKA MASYARAKAT TERHADAP WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) (STUDY KASUS ENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2007 DI DKI JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan untuk mengetahui factor apa yang menjadi kendala dalam penegakan peraturan daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam melakukan penegakan peraturan daerah kota administrasi jakarta pusat, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah kota administrasi jakarta pusat. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah kota administrasi jakarta pusat sipil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar yaitu antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional.