PROBLEMATIKA HAK IJBAR DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2013, Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Cms dan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.JU)

Perihal wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, termasuk dari pada pembagian wali adalah wali mujbir yang mana pada hakikatnya dapat menikahkan anak perempuan tanpa seijin dan ridhonya. Dalam hal ini para ulama menguraikan bahwasannya hak ijbar sendiri pada wali mujbir memiliki beberapa ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis berupaya menganalisa putusan pengadilan agama perihal kasus percerain atas dasar problematika hak ijbar di indonesia perspektif teori maslahah mursalah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang natural sebagai bahan acuan dalam menganalisa hak ijbar perspektif teori maslahah mursalah.

Pada kesimpulannya penelitian ini mengarah kepada hak ijbar pada wali mujbir tidaklah sesuai dengan apa yang dikonsepkan pada teori maslahah mursalah, sebab dalam analisa penulis, perceraian yang terjadi pada pasangan suami isteri yang dinikahkan secara paksa oleh wali mujbirnya menimbulkan banyak mudhorat didalam rumah tangga, sedangkan tujuan dalam pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka cara teori maslahah mursalah pada zaman modern ini sebaiknya wali mujbir tidaklah menggunakan hak otoritas ijbarnya untuk menikahkan paksa seorang putrinya kepada laki–laki tertentu tanpa persetujuan dan ridho anak perempuannya