HAK KHULU’ BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NO: 1579/PDT.G/2022/PA.JP

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan uraian konsep keadilan gender dalam keputusan seorang istri dalam hak Khulu’ dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Khulu’ dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat No: 1579/Pdt.G/2022/PA.JP.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yang sesuai pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yakni Skripsi Library Research (Telaah Pemikiran/Kepustakaan). Dalam penelitian Skripsi Library Research (Telaah Pemikiran/Kepustakaan) kumpulan informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dengan berbagai referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya.

Khulu’ merupakan pemberian suami atau permintaan perceraian/atau cerai yang diminta istri kepada sang suami dengan diberikanya sejumlah uang, harta atau hal lain kepada suaminya, agar suami mau menceraikanya sederhananya adalah Khulu’ yaitu suatu pemutusan hubungan akad yang dibeli oleh perempuan (istri) dari laki-laki (suami) dikarenakan ada hal yang diharuskanya pemutusan hubungan akad tersebut. Dalam pemikiran masyarakat Khulu'selalu dipandang sebagai aktivitas perlawanan terhadap laki-laki atau dalam bahasa hukum Islam lebih dikenal dengan Nusyuz (pembangkangan terhadap suami). Pelabelan tersebut tidak sesuai dengan nilai kesetaraan dan keadilan gender yang memuat hak-hak perempuan.

Konsep keadilan gender terkait keputusan seorang istri pada kasus ini yang menggunakan hak Khulu’ sudah terealisasikan seperti hak perlindungan khulu' dan hak melakukan gugatan kepada tergugat yang hal tersebut penggugat dapatkan saat di dalam ranah pengadilan. Kemudian Pertimbangan hakim ketika memutus perkara Khulu’ dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat No: 1579/Pdt.G/2022/PA.JP pada putusan ini masih kurang mengadopsi nilai hukum legal feminisme. Terjadinya beberapa etidakadilan gender dalam rumah tangga pada kasus ini seharusnya menjadikan keputusan yang dibuat hakim adil seperti diberikannya hak nafkah setelah pemutusan cerai kepada mantan istri.