PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT (No. 31/Pdt.P/2021/PA.JP)

Penelitian yang peneliti lakukan ini bertujuan menelaah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap permohonan asal usul anak dari pernikahan sirri dan implikasi hukum setelah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap permohonan asal usul anak hasil dari pernikahan sirri.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif (legal research) bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen karena itu diperoleh data primer berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.JP dan bahan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan inilah peneliti jadikan sebagai pendekatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Peneliti dapat menemukan hasil penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan asal usul anak perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.JP setelah terbukti kebenarannya dalam mengungkapkan fakta-fakta di persidangan bahwa anak hasil dari pernikahan sirri para pemohon adalah benar-benar anak kandung dari para pemohon dan para pemohon juga mengakui fakta tersebut. Melalui pertimbangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 56 ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 7 Tentang Perlindungan Anak yang kedua pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan asal usul anak yang diajukan para pemohon. Hal ini menimbulkan implikasi hukum terhadap status anak menjadi sah secara agama juga
sah secara hukum negara.

Berdasarkan dari jawaban pertanyaan penelitian yang peneliti temukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam mengabulkan permohonan asal usul anak Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.JP lebih memperhatikan. kepada hak anak agar anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang yang berlaku.