PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA TARIKOLOT KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menghargai hubungan kekeluargaan termasuk sebuah perkawinan, sehingga dibuatkan Undang-undang yang mengatur syarat melangsungkan perkawinan hingga bagaimana putusnya perkawinan beserta akibatnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang tertulis bahwa perceraian yang sah ialah perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pada kenyatannya masyarakat belum semua mengaplikasikan hukum tersebut salah satunya ialah sebagian masyarakat Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Peneliti tertarik untuk terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai perceraian di luar Pengadilan Agama, mengetahui faktor beserta dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasiskan pada penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan deangan observasi,wawancara dan dokumentasi agar diperoleh data yang jelas dan akurat.

Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah persepsi masyarakat mengenai perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah sah selama tidak menyalahi hukum Syariat Islam meskipun masyarakat mengetahui peraturan perceraian yang berlaku di Indonesia, faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yaitu: Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, biaya dianggap terlalu memberatkan pihak yang akan bercerai, prosedur perceraian di Pengadilan Agama dianggap rumit oleh masyarakat.Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama diantaranya adalah: Perceraian yang tidak berkekuatan hukum, sulitnya menikah kembali secara resmi dan pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang.