PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA BOGOR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr)

Perkawinan bagi masyarakat adalah suatu pilihan hidup yang memang harus dijalani agar dapat melanjutkan keturunan dalam keluarganya. Namun dalam kenyataannya perkawinan bisa saja berujung pada perceraian dikarenakan sering terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan paling umum yang digunakan seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian dan paling sering digunakan diantara alasan perceraian lainnya, karena pembuktiannya paling mudah dan tidak memiliki batasan yang cendrung subjektif sesuai dengan keyakinan Hakim. Hakim Pengadilan Agama dalam hal ini harus mendapat kejelasan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tingginya angka perceraian yang diakibatkan perselisihan
dan pertengkaran terus menerus.

Penulis menggunakan metode atau pendekatan kualitatif deskriptif analisis untuk penelitian lapangan ini, yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor mengenai putusan perkara dengan nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah: Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor terkait putusan Nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr ialah dengan menitikberatkan kepada masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut. Hakim menimbang antara alasan yang dipaparkan dari pihak Penggugat untuk bercerai, dengan bukti, serta
penjelasan saksi-saksi yang dihadirkan. Dalam memutuskan perkaranya, Hakim berpijak kepada landasan hukum yang memuat alasan-alasan dibolehkannya perceraian. Hakim berpendapat bahwa alasan yang disampaikan para pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam