INTERVENSI ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A)

Penelitian ini merupakan upaya dalam mengetahui penyebab perceraian di pengadilan agama sengkang. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap intervensi orang tua yang menjadi penyebab perceraian (2) Bagaimana hasil putusan dan pertimbangan hakim terhadap
campur tangan orang tua yang menjadi penyebab perceraian di pengadilan agama sengkang kelas 1A. Metode penelitian yang digunakan adalalah kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis, mengamati dan mendeskripsikan objek hukum yang diperoleh dari data yang meliputi salinan putusan pengadilan agama serta penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan menggunakan buku, kitab Prundang-undangan. Menggunakan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua dalam Perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dijadikan sebuah alasan karena hanya ada undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak begitupun hak dan kewajiban suami dan istri, sedangkan dalam hukum islam perceraian antara suami istri yang disebabkan karena pertengkaran dan perselishan terus menerus disebut syiqoq ketika suami istri tidak dapat dirukunkan lagi. Islam juga menyebutkan bahwa hak dan kewajiban antar orang tua dan anak tidak ada batasan entah sebelum menikah
atau sudah berkeluarga boleh-boleh saja asalkan tidak melampui batas kemampuan.

Adapun hasil analisis putusan semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim setelah mendengar keterangan dari saksi maupun keterangan lainnya yang berupa alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam perkara ini. Majelis Hakim memutus perkara yang digugatkan tidak melihat dari alasan intervensi orang tua akan tetapi penyebab yang terjadi akibat intervensi orang tua tersebut yaitu pertengkaran dan perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga dan tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali sesuai dengan aturan perundang-undangan yang digunakan.