POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA YANG MELIBATKAN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari perbedaan pernyaratan poligami dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yang bersifat kepustakaan (Library Research). Adapun sumber data yang digunakan ialah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan buku Hukum Perkawinan serta didukung oleh buku-buku terkait poligami, jurnal dan kitab yang relevan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada.

Hasil penelitian ini menujukan bahwa persyaratan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbeda dengan yang ada di hukum Islam. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami salah satunya ialah mendapat izin istri/istri-istri. Namun dalam hukum Islam para ulama tidak menyinggung masalah perizinan istri. Mayoritas ulama hanya menitikberatkan persyaratan poligami pada batas maksimal 4 orang istri dan mampu untuk berlaku adil. Hail ini sebagaima disebutkan dalam surat An-Nisa‟ ayat 3. Ini menunjukan bahwa syarat-syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sepenuhnya ada dalam hukum Islam. Adanya modifikasi dalam Undang-Undang Pernikahan terkait syarat poligami bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak istri dan juga untuk mencegah agar praktik poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang