HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DI BAWAH UMUR SETELAH TERJADINYA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 679/Pdt.G/2022/PA.JB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pandangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian, menjelaskan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara gugatan hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian, dan menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian pada Putusan No. 679/Pdt.G/2022/PA.JB.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis empiris. Informan penelitian ini ialah Hakim ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara dan data sekunder yang berupa arsip dan dokumen serta literatur yang berhubungan dengan pembahasan.

Pertimbangan hakim dalam putusan No. 679/Pdt.G/2022/PA.JB tentang hak asuh anak dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan dan kepentingan anak merupakan dasar terpenting dari pertimbangan hakim, yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam Putusan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB para hakim menggunakan hukum yang sudah diatur yaitu Kompilasi Hukum Islam dimana dalam KHI juga ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak asuh anak, salah satunya ada dalam pasal 105 ayat 1 dan 2. Dalam prespektif hukum Islam dan hukum Positif bahwa aturan tentang hak asuh anak sudah diatur dengan baik sehingga anak mempunyai hak untuk mendapatkan asuhan, pemeliharaan, pendidikan, pembinaan, perlindungan, sampai anak itu dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dalam pengambilan keputusan, hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi gramatikal,
yaitu penafsiran yang dilakukan hakim terhadap bunyi Undang-Undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku.