PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Sukamulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau)

Pernikahan di bawah umur sudah tak lazim lagi ditelinga masyarakat, baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Maka dari itu pembatasan minimal usia hingga dikatakan siap menikah diperlukan guna menekan tingginya kasus pernikahan di bawah umur. Dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatasiini, khususnya pemerintah guna mempertegas UU No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan . Pasal yang dimaksudkan adalah Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:
„‟Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelengaraan perlindungan anak”.

Rumusan masalah penelitian: (1). Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat meminimalisir pernikahan dibawah umur atau pernikahan dibawah umur? (2).
Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah desa dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur?

Peneliti mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data yang peneliti gunakan yakni ketekunan pengamatan dan memberchecking

Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dapat meminimalisir angka pernikahan di bawah umur melalui peraturan desa Sukamulya nomor 06 tahun 2018k. Adapun faktor yang menjadi penghambat turunnya angka pernikahan di bawah umur. faktor ekonomi, faktor sosial media, faktor adat istiadat/budaya, kurangnya meratanya sosialisasi UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak