STUDI PUTUSAN VERSTEK ATAS KETIDAKHADIRAN TERGUGAT/SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 6649/Pdt.G/2019/PA.Im)

Penelitian ini bersumber dari adanya gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Indramayu dengan Nomor perkara 6649/Pdt.G/2019/PA.Im yang melibatkan salah satu dari pihak ada yang tidak diketahui keberadaannya (Suami/Tergugat ghoib). Pada amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan putusan verstek dan menjatuhkan talak satu ba’in shugra terhadap Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Indramayu mengenai perkara cerai gugat Nomor 6649/Pdt.G/2019/PA.Im dan apa yang menjadi alasan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yakni peneliti turun langsung ke Pengadilan Agama Indramayu dan menganalisa tentang proses pelaksanaan gugatan cerai ghoib, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. sumber
data utama yang digunakan adalah informasi melalui wawancara kepada narasumber dan panitera Pengadilan Agama Indramayu, sedangkan sumber data penunjangnya adalah dokumen perkara perceraian dan buku-buku yang berkaitan dengan
penelitian.

Adapun permasalahan dalam sekripsi ini ialah bagaimana proses pelaksanaan Gugatan cerai ghoib dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Indramayu? bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian ghoib di Pengadilan Agama Indramayu?.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Indramayu pada perkara cerai gugat Nomor 6649/Pdt.G/2019/PA.Im yang menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat terhadap penggugat dengan alasan pertengkaran yang tidak bisa diperbaiki lagi antara Penggugat dan Tergugat, disertai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam yakni “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya”.