Pengaruh ketiadaan pengadilan Agama di Kelurahan Persatuan Kecamatan mandibo kabupaten Boven Digoel provinsi Papua Timur terhadap proses perceraian

Perceraian melalui presfektif hukum Islam dan hukum positif cenderung memiliki perbedaan. Menurut hukum Islam perceraian hanya perlu disaksikan saja sedangkan dalam hukum positif perceraian diharuskan berlandasan persidangan di Pengadilan Agama. Peraturan ini tercatat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 65 UU No.3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang.

Perceraian pada dasarnya pasti dilandasi suatu masalah yang terjadi antara dua pihak. Namun, penyelesaiaan perkara perceraian yang sampai saat ini masih sangat jauh dari ketaatan terhadap hukum juga menjadi persoalan yang sangat penting. Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama di Kelurahan Persatuan terjadi karena beberapa faktor, terutama yang menjadi sorotan penyusun adalah soal jarak tempuh, biaya mengurus administrasi perceraian. Penyusun juga akan mencari tahu tentang faktor-faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat Kelurahan Persatuan bercerai di luar Pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara turun langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas, dan tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi. Pada penelitian kali ini peneliti berusaha mencari tahu sebab apa sebagian masyarakat Kelurahan Persatuan melakukan perceraian di luar Pengadilan Faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat lebih memilih perceraian di luar persidangan adalah persoalan jarak tempuh yang sangat jauh dan memakan waktu berhari-hari. Apabila menggunakan transportasi darat, jarak tempuh yang harus dilalui hingga 450 km. Kemudian, yang menjadi faktor adalah persoalan biaya yang harus dikeluarkan sebab masyarakat sekitar Kelurahan Persatuan memiliki standar ekonomi yang rendah. Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan ini mengakibatkan banyak sekali dampak yang terjadi, mulai dari persoalan nafkah istri hingga persoalan anak. Walaupun, sebagian masyarakat melakukan proses perceraian di luar Pengadilan dengan cara kekeluargaan

Melalui analisis hukum keluarga Islam terhadap data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar sidang lebih banyak mendatangkan kemafsadatan dibanding kemaslahatannya. Karena dengan perceraian di luar sidang maka pelaku perceraian tidak akan mendapatkan hak- hak. Jadi, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus adanya langkah pencegahan dari kemafsadatan tersebut, yaitu dengan bercerai di muka sidang Pengadilan