Itsbat talak ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

Penelitian ini dilatarbelangkai oleh dua sudut pandang yang berbeda dalam menghukumi talak di luar sidang Pengadilan Agama dan pentingnya Itsbat Talak dalam memberikan penetapan dan kekuatan hukum bagi pasangan yang melakukan perceraian secara agama namun di luar sidang pengadilan agama. Untuk menelusuri lebih luas dan dalam terhadap penelitian ini, peneliti merangkai tiga pertanyaan. (Pertama) Bagaimana hukum talak yang dijatuhkan suami kepada istri di luar sidang Pengadilan Agama. (Kedua) Mengapa Itsbat talak tidak dilegalkan di dalam peraturan Perundang-undangan seperti halnya Itsbat nikah. (Ketiga) Apakah suami dapat mengajukan Itsbat talak ke Pengadilan Agama setelah mentalak istrinya di luar sidang Pengadilan Agama.

Berpijak dari pernyataan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan Normatif (Tatute Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparatif Approach) Dengan tujuan mempelajari norma dan kaidah hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan talak. Memberikan perbandingan antara hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan agar ditemukannya titik kesenjangan hukum penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasiskan penelitian Pustaka (Liblary research), dengan menggunakan teknik Deskriptif-Preskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan perceraian di luar Pengadilan Agama dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri di luar sidang Pengadilan Agama adalah sah, akan tetapi tidak mempunyai legalitas hukum atau kekuatan hukum.

Dan latar belakang Itsbat talak tidak dilegalkan di dalam peraturan Perundang�undangan dikarenakan sebagai berikut. (Pertama) adanya undangundang yang mengenai aturan dan prosedur perceraian sesuai di dalam pasal 39 Undang-Undang tahun 1974 dan klausal pasal 39 dalam Undang-Undang Perkawinan juga terdapat pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 BAB VIII dihimpunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Pengadilan. (Kedua) Itsbat talak sudah mencakup peraturan cerai gugat dan cerai talak, Sehingga tidak perlu untuk diadakan.

Berhubung Itsbat talak merupakan kasus yang baru, maka Itsbat talak dapat diajukan di Pengadilan Agama untuk ditimbang, diperiksa, diadili dan diputuskan oleh hakim. sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman dan pasal 5 ayat 1 tentang UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009. yang secara tegas menyebutkan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang di ajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.