PERAMPASAN ASET UANG HASIL KORUPSI (Studi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Teknik Smurfing)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dimana bahan yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual yaitu dengan memahami teori, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang yang berlaku serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan
topik pembahasan penelitian.
Hasil penelitian ini ialah modus smurfing tidak termuat secara eksplisit dan upaya pengembalian aset secara peradilan pidana masih belum maksimal mengembalikan kerugian negara. Kedudukan perampasan sebagaimana diatur di dalam UU Tindak Pidana Korupsi ialah sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Sifat fakultatif yang artinya majelis hakim tidak mempunyai kewajiban untuk memilih pasal tersebut, yang berarti pengembalian kerugian negara tidak bisa pulih maksimal atau sepenuhnya. Seharusnya ada reformulasi terhadap sistem sanksi pidana yang dimana pasal perampasan dialihkan ke pidana pokok yang bersifat imperative atau pembaharuan hukum mengenai perampasan aset tersendiri atau lex specialis.