PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA

Untuk menyelaraskan sistem pemilihan kepala daerah secara demokrasi, telah banyak mengalami perubahan, khususnya mengenai ketentuan ambang batas sebagai syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan bakal calon kepala daerah. Dalam Putusan Mahkamah konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 menimbulkan perubahan mengenai pengaturan pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada No.10 tahun 2016, perubahan tersebut menimbulkan Implikasi terhadap tata cara mendaftar bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif melalui pendekat Perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan putusan. Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan No 60/PUU-XXII/2024 memberikan perubahan dalam peksanaan Pilkada 2024 mengenai persyaratan dukungan dukungan bagi partai politik untuk mengusungkan calon berkurang. Presentasi baru dalam Putusan No 60/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan yuridis, bahwa ambang batas yang lebih rendah sesuai dengan keadilan pemilu, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi daerah