Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan menurunkan legitimasi sistem hukum di Indonesia. Meskipun kerangka hukum pemberantasan korupsi telah tersedia melalui UU Tipikor dan lembaga seperti KPK dan BPK, dalam praktiknya masih sering dijumpai ketimpangan antara besarnya kerugian negara dengan berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara nilai kerugian keuangan negara dan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2024, serta mengkaji sejauh mana pemidanaan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan efektivitas dalam penegakan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi putusan pengadilan dan dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum (Radbruch), teori tujuan hukum pidana (Beccaria, Bentham), serta teori proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas pemidanaan yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih besar justru dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku dengan kerugian lebih kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor non-yuridis, seperti sikap kooperatif dan pengembalian kerugian, sering kali menjadi pertimbangan utama hakim dibandingkan nilai kerugian negara. Selain itu, sistem pemidanaan dalam perkara korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dan proporsionalitas. Ke depan, penelitian serupa dapat diperluas secara geografis dan temporal untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih konsisten dan berkeadilan.