PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM SENGKETA EKSEKUSI LELANG JAMINAN SETELAH PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pdt.Bth/2020/Pn Cbi)

Sengketa dalam pelaksanaan eksekusi lelang jaminan pasca peralihan piutang melalui mekanisme cessie menjadi isu penting dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Dalam banyak kasus, Debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, terutama ketika objek jaminan dilelang oleh kreditur baru tanpa pemberitahuan atau dalam kondisi sengketa yang belum inkracht.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Debitur dalam pengalihan piutang melalui cessie serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan Debitur terhadap pelaksanaan eksekusi lelang yang dinilai cacat hukum. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pdt.Bth/2020/PN Cbi dijadikan sebagai studi kasus utama dalam penelitian ini.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengalihan piutang melalui cessie memang sah secara hukum, namun seringkali pelaksanaannya mengabaikan hak-hak Debitur. Dalam kasus ini, pelaksanaan lelang dilakukan tanpa memperhatikan proses hukum yang masih berjalan dan tanpa pemberitahuan kepada Debitur. Putusan pengadilan juga menunjukkan kelemahan dalam mempertimbangkan aspek substansi perlindungan hukum Debitur.
Dalam penelitian ini mejelaskan bahwa perlindungan hukum bagi Debitur masih lemah dalam praktik cessie, terutama pada tahap eksekusi lelang. Negara perlu hadir melalui regulasi yang lebih tegas untuk memastikan asas keadilan dan keseimbangan posisi antara kreditur dan Debitur.