Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pekerja Migran Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Penelitian ini membahas hak atas perlindungan hukuim, terkhususnya aspek dalam jaminan sosial dan kesehatan. Permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya implementasi dari perlindungan hukum, yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja, kekerasan seksual, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan kematian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum jaminan sosial dan Kesehatan peruntukkannya bagi pekerja migran Indonesia, serta mengkaji peran pemerintah dalam mengoptimalkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan serta diberi dukungan oleh teori perlindungan hukum, teori jaminan sosial, dan teori kemanfaatan hukum (Utilitarianisme).
Penelitian ini membuktikan meskipun ada regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018, pelaksanaannya belum maksimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi kepada calon pekerja migran Indonesia serta masih ada praktek yang membawa pekerja migran Indonesia berangkat secara illegal. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri secara maksimal, agar pekerja migran Indonesia memperoleh hak jaminan sosial dan kesehatan secara layak.
Dengan adanya jaminan sosial dan kesehatan, pekerja migran tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka, serta menciptakan manfaat ekonomi bagi negara asal dan negara penempatan. Oleh, karena itu, penguatan regulasi dan implementasi perlindungan hukum menjadi hal yang sangat diperlukan peruntukkannya bagi pekerja migran Indonesia.