ANALISIS PUTUSAN PIDANA BAGI ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte)

Kekerasan yang dilakukan ayah terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kekerasan ini mencakup pelecehan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran, yang semuanya dianggap melanggar hukum dan membahayakan hak anak untuk hidup, berkembang, berkembang, dan terlibat dengan cara yang sesuai dengan martabat dan nilai mereka. Aspek yang berkontribusi meliputi tekanan ekonomi, ketidakstabilan emosi, dan kurangnya pemahaman tentang praktik pengasuhan anak yang selaras dengan konsep keselamatan anak. Dampaknya mencakup trauma fisik, gangguan mental, hingga penghambatan perkembangan sosial anak. Penanganan kekerasan ini diatur melalui mekanisme hukum yang melibatkan peran lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan dukungan rehabilitasi.
Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam pengambilan data penulis menggunakan Bahan Hukum primer, sekunder serta tersier. Penulis menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan kasus, serta metode pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan dan data yang diambil melalui data pustaka lalu penulis memakai metode analisis data secara kualitatif bersifat preskriptif.
Dalam mengadili kasus pelecehan anak, pengadilan mengevaluasi dimensi hukum dan sosial, dengan memprioritaskan kekuatan bukti, termasuk kesaksian, temuan otopsi, dan dokumentasi terkait. Hakim mengevaluasi fakta-fakta persidangan, yang mencakup bukti kekerasan, dampak terhadap anak, dan niat pelaku, untuk menjatuhkan hukuman yang adil, memastikan adanya efek jera, dan, jika memungkinkan, mendorong rehabilitasi keluarga. Namun, tantangan seperti kurangnya bukti, norma sosial yang mendukung kekerasan fisik, serta kondisi pelaku sering memengaruhi putusan, yang kadang dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan publik, terutama pada kasus kekerasan berat atau berulang.