ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENAIKAN UPAH PADA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN MERUMAHKAN PEKERJA/BURUH TERHADAP ONRECHTMATIGE DAAD

Pandemi COVID-19 telah menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong banyak perusahaan di Indonesia untuk merumahkan pekerja/buruh dengan dalih force majeure dan kenaikan upah. Namun, tindakan ini kerap dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, seperti perundingan bipartit atau tripartit, serta tanpa memberikan upah maupun jaminan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan merumahkan pekerja dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata Indonesia, apakah tindakan tersebut merupakan bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan doktrin para ahli. Tindakan perusahaan yang merumahkan pekerja secara sepihak tanpa prosedur hukum, tanpa pemberian upah, dan tanpa mekanisme dialog sosial merupakan pelanggaran terhadap hukum perburuhan nasional, asas perlindungan hukum, serta prinsip-prinsip konstitusional. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi bila dilihat dari kontrak kerja, dan sebagai perbuatan melawan hukum bila dilihat dari pelanggaran hak pekerja. Negara juga belum sepenuhnya hadir dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak kebijakan tersebut.
Pemerintah perlu segera merevisi atau menambahkan regulasi khusus terkait status “dirumahkan” dalam hukum ketenagakerjaan. Perusahaan wajib menjalankan kewajiban hukum melalui mekanisme dialog sosial yang adil, dan pekerja perlu didorong untuk menuntut haknya melalui jalur hukum bila mengalami kerugian akibat kebijakan sepihak.